Ngawi | mediapatriot.co.id – Gelombang perlawanan mahasiswa di Kabupaten Ngawi belum berakhir. Pasca aksi akbar bertajuk “Indonesia Carut-Marut, Ngawi Mawut”, Aliansi Mahasiswa Ngawi menegaskan bahwa penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati Ngawi dan Ketua DPRD hanyalah langkah awal. Kini, perhatian mereka beralih pada realisasi nyata dari 11 tuntutan rakyat yang telah disampaikan.
Aliansi yang terdiri dari Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, PC PMII Ngawi, DPC GMNI Ngawi, dan PC IMM menyatakan akan melakukan pengawalan penuh terhadap komitmen pemerintah daerah. Mereka bahkan membentuk tim pemantau untuk memastikan seluruh kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
Aksi yang digelar pada Kamis (25/6/2026) diawali dengan long march dari Tugu Kartonyono menuju pusat pemerintahan Kabupaten Ngawi. Ribuan mahasiswa berhasil mengundang perhatian publik setelah Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko turun langsung menemui massa serta menandatangani berita acara penerimaan aspirasi.
Koordinator Daerah Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, Dimas Aradhea Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh poin tuntutan hingga benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Sementara Ketua PC PMII Ngawi, Asep Samsul Rijza, menilai berbagai persoalan nasional mulai dari ancaman kenaikan BBM bersubsidi, tingginya harga kebutuhan pokok, hingga berbagai kebijakan pemerintah harus mendapat evaluasi menyeluruh demi menjaga kesejahteraan rakyat.
Ketua DPC GMNI Ngawi, Amir Saifudin, menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian produktif dari alih fungsi yang berlebihan. Menurutnya, investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan sektor pertanian agar Ngawi tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
Di sisi lain, PC IMM Ngawi menyoroti perlunya perhatian serius terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, pembenahan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga reklamasi lahan bekas tambang Galian C yang dinilai masih membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Aliansi Mahasiswa Ngawi membawa 11 tuntutan yang terbagi dalam dua kelompok besar, yakni enam tuntutan mengenai kebijakan nasional dan lima tuntutan terkait persoalan daerah. Mereka berharap seluruh aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya.
Meski mengapresiasi keterbukaan Wakil Bupati dan Ketua DPRD yang bersedia berdialog langsung bersama massa aksi, mahasiswa memberikan batas waktu satu minggu untuk melihat langkah konkret pemerintah.
Apabila hingga batas waktu tersebut tidak terdapat perkembangan nyata, termasuk penyampaian aspirasi ke DPR RI serta tindak lanjut terhadap berbagai persoalan daerah, Aliansi Mahasiswa Ngawi menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Bagi mahasiswa, gerakan ini bukan sekadar aksi demonstrasi, tetapi bagian dari komitmen menjaga fungsi kontrol sosial agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Team Red)
